Stkipgetsempena.ac.id – Di tengah bencana alam yang melanda Sumatera, penting bagi pemerintah untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam menentukan status bencana nasional.

Banjir yang melanda berbagai daerah di Sumatera baru-baru ini mengangkat isu penting mengenai status bencana nasional. Dalam konteks ini, berbagai pihak, termasuk pakar, berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk menetapkan status bencana harus didasarkan pada indikator objektif dan didukung oleh strategi komunikasi yang transparan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan dampak bencana, tetapi juga aspek politik yang lebih luas.

BACA JUGA : Mediasi KIP: KPU Diminta Serahkan Berita Acara Ijazah Jokowi

Kepentingan Menetapkan Status Bencana Nasional

Status bencana nasional tidak hanya berimplikasi pada pengalihan dana dan sumber daya untuk penanggulangan bencana. Tetapi juga menjadi simbol legitimasi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Ketika status ini ditetapkan, maka daerah yang terdampak akan lebih mudah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Namun, dalam konteks politik, penetapan status ini bisa menjadi arena pertarungan narasi di mana kepentingan politik tertentu bisa mendominasi.

Indikator Objektif sebagai Pijakan Utama

Pakar menyarankan agar pemerintah tidak hanya berpedoman pada opini publik atau tekanan politik dalam menetapkan status bencana nasional. Alih-alih, penilaian harus dilakukan berdasarkan indikator objektif seperti intensitas, cakupan, serta dampak sosial ekonomi dari bencana tersebut. Dengan digunakannya indikator yang jelas dan terukur, keputusan yang diambil akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Strategi Komunikasi yang Efektif

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan strategi komunikasi yang disiplin dan efektif. Hal ini termasuk penyampaian informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi, langkah-langkah yang diambil, serta bantuan yang tersedia. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kecemasan dan kegaduhan di kalangan masyarakat, terutama di masa-masa krisis. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi akurat dan terpercaya, bukan hanya sekadar janji-janji politik.

Politik dan Persepsi Masyarakat

Dalam konteks bencana, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh narasi yang dibangun oleh para pemangku kepentingan. Di satu sisi, ada yang melihat ini sebagai momen yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menunjukkan eksistensi dan kecepatan respon dalam mengatasi masalah. Di sisi lain, ada juga pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyoroti kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus seimbang dan mengedepankan fakta dan data yang valid.

Dampak yang Dihasilkan dari Status Bencana Nasional

Pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada status bencana nasional tidak hanya mempengaruhi dukungan bantuan, tetapi juga akan menentukan arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Investasi dalam pemulihan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting agar masyarakat bisa bangkit kembali dan mencegah kerentanan yang sama di masa akan datang. Dengan demikian, penanganan yang komprehensif harus diutamakan.

Kesimpulan: Mengutamakan Objektivitas dalam Penanganan Bencana

Di tengah kompleksitas bencana alam seperti banjir yang melanda Sumatera, penting bagi pemerintah untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam menentukan status bencana nasional. Mengandalkan data dan indikator yang jelas, disertai dengan komunikasi yang efektif, akan membantu membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan demikian, penanganan bencana bisa berjalan lebih efektif dan berimbang, serta meminimalisir pertarungan narasi politik yang sering kali dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar. Hanya dengan cara ini masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari upaya mitigasi dan rehabilitasi yang dilakukan.