Stkipgetsempena.ac.id – AMPII menekankan pentingnya melibatkan elemen masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelantikan pejabat.

Pada hari Rabu, 12 November 2025, suasana di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta dipenuhi oleh suara lantang para aktivis. Majelis Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Pemuda Islam Indonesia (MPP AMPII) menggelar aksi damai dengan tuntutan yang menarik perhatian publik: membatalkan pelantikan sejumlah pejabat Eselon II di lingkungan Kemenag. Aksi ini tidak hanya merupakan seruan bagi perubahan, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap integritas jabatan di lembaga pemerintahan.

BACA JUGA : OSNOVA Cyber Innovation: Ekosistem Digital yang Aman

Desakan Pembatalan Pelantikan

Koordinator Lapangan MPP AMPII, Ahmad Baras, memaparkan alasan utama desakan mereka. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli jabatan yang mencemari proses pelantikan tersebut. Menurutnya, pengangkatan pejabat harus dilakukan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi, bukan dengan cara yang tidak etis. Hal ini mengindikasikan bahwa AMPII merasa tergerak untuk menjaga marwah lembaga Kemenag dari noda-noda korupsi.

Dampak Negatif Praktik Transaksional

Praktik jual beli jabatan dapat memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya untuk Kemenag, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika pejabat diangkat berdasarkan transaksi, bukan berdasarkan kemampuan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang kompeten dan jujur, dan dugaan praktik transaksional ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Pentingnya Transparansi

Transparansi dalam proses pengangkatan pejabat sangatlah penting untuk mencegah munculnya dugaan korupsi. Ketika masyarakat dan publik dapat melihat proses seleksi secara terbuka, maka kepercayaan akan kembali terbangun. AMPII menekankan pentingnya melibatkan elemen masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelantikan pejabat, sehingga proses ini menjadi lebih akuntabel dan terhindar dari praktik-praktik tidak etis.

Respon Kementerian Agama

Sementara itu, pihak Kementerian Agama belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan AMPII. Namun, seharusnya kementerian ini menyadari bahwa isu yang diangkat merupakan suatu alarm bagi mereka. Respons yang tepat bukan hanya akan menenangkan para pengunjuk rasa, tetapi juga menunjukkan keseriusan kementerian dalam memberantas korupsi dan meningkatkan integritas organisasi.

Potensi Reformasi di Kemenag

Aksi dari AMPII ini bukan hanya sekadar desakan untuk membatalkan pelantikan, tetapi juga pengingat akan perlunya reformasi dan perbaikan sistem di dalam Kemenag. Para pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong perubahan yang lebih positif di lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan semangat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, reformasi yang diinginkan dapat terwujud demi menciptakan keadilan dan transparansi yang lebih baik.

Kesimpulan yang Mendaftar

Desakan AMPII untuk membatalkan pelantikan pejabat Kemenag yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika they feel their rights are being undermined. Tuntutan ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. Ke depan, diharapkan Kemenag dapat merespons tuntutan ini dengan serius, demi memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hanya dengan melakukan tindakan nyata, Kemenag dapat membuktikan bahwa mereka berkomitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa.